Antisipasi Perlambatan Ekonomi, Wapres Minta Para Menteri Prioritaskan Penciptaan Lapangan Kerja

Guna mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi, dari yang semula 6,4% menjadi 6%, Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk mengutamakan berbagai kegiatan yang dapat memperluas dan menciptakan kesempatan kerja. Hal ini juga termasuk pada peningkatan ketrampilan dan kualitas para pencari kerja.

Saat memimpin rapat koordinasi di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (18/9), nya,” tutur Wapres Boediono menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja adalah prioritas kabinet. Dan kita semua mafhum bahwa faktor terbesar penciptaan lapangan kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi sekarang melambat, penciptaan lapangan kerja baru agak kendor.

 “Untuk mengatasinya, kita harus mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pelan itu ke sektor yang banyak menciptakan lapangan kerja. Misalnya, padat karya,” kata Wapres.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah dengan memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja. Wapres mengamati, pasar tenaga kerja kita masih belum ideal. Apa yang diperlukan tidak klop dengan ketersediaan tenaga.  “Ada mismatch antara permintaan dan pasokan,” tutur Wapres, sembari meminta seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, menyusun program yang tajam untuk mengatasi masalah ini.
Menurut Wapres, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah melakukan perumusan bersama pejabat eselon satu berbagai Kementerian dan Lembaga untuk menajamkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing-masing di KL.  Upaya penajaman itu sudah mengerucut pada lima program utama  sebagai pilar, yakni:
1.    Perbaikan layanan informasi ketenagakerjaan.
2.    Peningkatan ketrampilan dan kapasitas pekerja.
3.    Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta kewirausahaan.
4.    Peningkatan pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur berbasis komunitas).
5.    Program darurat ketenagakerjaan.

“Program-program itu mari kita perbaiki bermuara pada kesesuaian antara permintaan dan pasokan tenaga kerja,” tutur Wapres.

Ia menegaskan, penajaman itu harus jelas merumuskan target yang terukur serta lokasi yang persis. “Di mana program ini akan dijalankan harus jelas agar dapat kita evaluasi,” tegas Wapres.
Sebagai ujung tombak untuk mengendalikan penajaman ini, Wapres menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Tim pengendali itu juga akan mengikutsertakan TNP2K.

Rapat koordinasi di kantor Wapres itu dihadiri oleh Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto; Menteri Pertanian Suswono; Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutardjo; Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar; Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Alisjahbana; Menteri Agama Suryadarma Ali; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendhu Nuryanti; Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar, serta para pejabat eselon satu dari berbagai kementerian dan lembaga.


(Setwapres/ES)