Guna mengantisipasi perlambatan pertumbuhan
ekonomi, dari yang semula 6,4% menjadi 6%, Wakil Presiden (Wapres)
Boediono meminta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk
mengutamakan berbagai kegiatan yang dapat memperluas dan menciptakan
kesempatan kerja. Hal ini juga termasuk pada peningkatan ketrampilan dan
kualitas para pencari kerja.
Saat memimpin
rapat koordinasi di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (18/9), nya,” tutur
Wapres Boediono menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja adalah
prioritas kabinet. Dan kita semua mafhum bahwa faktor terbesar
penciptaan lapangan kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan
ekonomi sekarang melambat, penciptaan lapangan kerja baru agak kendor.
“Untuk
mengatasinya, kita harus mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih
pelan itu ke sektor yang banyak menciptakan lapangan kerja. Misalnya,
padat karya,” kata Wapres.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah dengan memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja. Wapres mengamati, pasar tenaga kerja kita masih belum ideal. Apa yang diperlukan tidak klop dengan ketersediaan tenaga. “Ada mismatch antara permintaan dan pasokan,” tutur Wapres, sembari meminta seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, menyusun program yang tajam untuk mengatasi masalah ini.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah dengan memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja. Wapres mengamati, pasar tenaga kerja kita masih belum ideal. Apa yang diperlukan tidak klop dengan ketersediaan tenaga. “Ada mismatch antara permintaan dan pasokan,” tutur Wapres, sembari meminta seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, menyusun program yang tajam untuk mengatasi masalah ini.
Menurut Wapres, Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah melakukan
perumusan bersama pejabat eselon satu berbagai Kementerian dan Lembaga
untuk menajamkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing-masing di KL.
Upaya penajaman itu sudah mengerucut pada lima program utama sebagai
pilar, yakni:
1. Perbaikan layanan informasi ketenagakerjaan.
2. Peningkatan ketrampilan dan kapasitas pekerja.
3. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta kewirausahaan.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur berbasis komunitas).
5. Program darurat ketenagakerjaan.
“Program-program itu mari kita perbaiki bermuara pada kesesuaian antara permintaan dan pasokan tenaga kerja,” tutur Wapres.
1. Perbaikan layanan informasi ketenagakerjaan.
2. Peningkatan ketrampilan dan kapasitas pekerja.
3. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta kewirausahaan.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur berbasis komunitas).
5. Program darurat ketenagakerjaan.
“Program-program itu mari kita perbaiki bermuara pada kesesuaian antara permintaan dan pasokan tenaga kerja,” tutur Wapres.
Ia
menegaskan, penajaman itu harus jelas merumuskan target yang terukur
serta lokasi yang persis. “Di mana program ini akan dijalankan harus
jelas agar dapat kita evaluasi,” tegas Wapres.
Sebagai
ujung tombak untuk mengendalikan penajaman ini, Wapres menunjuk Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.
Tim pengendali itu juga akan mengikutsertakan TNP2K.
Rapat
koordinasi di kantor Wapres itu dihadiri oleh Kepala Unit Kerja
Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro
Mangkusubroto; Menteri Pertanian Suswono; Menteri Kelautan Sharif Cicip
Sutardjo; Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar; Menteri Komunikasi dan
Informatika Tifatul Sembiring; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN) Armida Alisjahbana; Menteri Agama Suryadarma Ali; Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, Wakil Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Wiendhu Nuryanti; Wakil Menteri Perindustrian
Alex SW Retraubun; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta
Nirwandar, serta para pejabat eselon satu dari berbagai kementerian dan
lembaga.
(Setwapres/ES)
0Awesome Comments!